DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI) – Dalam jumpa pers bersama wartawan Kota Cimahi tersebut, Penjabat (PJ) Walikota Cimahi, Dicky Saromi menjelaskan tentang perjalanan dirinya selama menjabat sebagai PJ Walikota Cimahi dalam kurun waktu satu tahun.
Jumpa Pers yang diprakarsai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, (Diskominfo) Kota Cimahi, Hendra Gunawan selain menghadirkan PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi juga Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi, Endang, Plt Asisten I Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mardi Santoso, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian/ UMKM (Disdagkoperund) Kota Cimahi, Hella Haerani, di Aula Gd B Pemerintahan Kota Cimahi, Senin (23/12/2024).
“Pertama saya ingin menjelaskan, seorang penjabat kepala daerah, termasuk saya sebagai Penjabat Walikota, sesungguhnya pemimpin tanpa Mahkota, karena saya diberikan mandat sebelum terpilihnya pemimpin definitif yang diberikan oleh rakyat secara demokrasi lewat pemilihan langsung,” ucap Dicky.
Atas dasar itulah, akhirnya Dicky mengingat 7 pesan Menteri Dalam Negeri dan 5 pesan dari Gubernur Jawa Barat.
“Saya mengawali tugas di Cimahi pada bulan Oktober Tahun 2023, ada 7 pesan Mendagri pada saya, dan itu secara faktual saya melakukan pelaksanaannya,” ungkap Dicky.
Dari ke 7 pesan Mendagri tersebut, pertama, penjabat Walikota, kepala daerah lainnya dipilih berdasarkan kecakapan dan kemampuannya dalam pemerintahan.
“Jadi Hal ini saya camkan sekali,”ujarnya.
Jadi dari kecakapan dan kemampuannya itu, Penjabat Daerah tidak punya politik dan biaya politik.
“Saya ingat sekali dalam pesan Pak Mendagri kepada saya, kedua sinergiskan program daerah, antara pusat dan daerah, dalam mencapai Indonesia Emas 2045, melalui penyusunan pembangunan jangka panjang,” terang Dicky.
Dalam pesan yang ketiga, menurut Dicky, bahwa Penjabat Kepala Daerah, harus punya konsep.
“Punya followers, kekuatan, baik dalam birokrasi pemerintahannya, maupun juga bagi masyarakat yang dipimpinnya,” tandas Dia.
Sedangkan yang keempat, Penjabat Kepala Daerah harus berani membuat terobosan kreatif, tanpa untuk melanggar kepada aturan.
“Tidak hanya soal birokrasi, tapi juga harus meningkatkan peran swasta dan masyarakat, termasuk dalam hal ini, dapat meningkatkan Pendapatan Hasil Daerah,” tegasnya.
Begitu pula yang ke limanya, adalah pelayanan publik harus semakin baik, disertai pula dengan ketersediaan data, yang valid.
Pesan yang ke enam adalah, Penjabat Walikota dilarang melakukan bisnis essure, yang sifatnya seperti buka tutup acara.
” Dalam tugas tidak terjerat masalah hukum,” tandasnya.
Sedangkan pesan yang terakhir yaitu yang ketujuh, dari Mendagri adalah,
manfaatkan kesempatan selaku PJ Walikota untuk pengabdian, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu, terutama dalam waktu yang cukup lama.
Begitu pula pesan dari PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, saat Dicky dilantik sebagai PJ Walikota Cimahi. Bey berpesan, pertama adalah sinergikan antara Cimahi dan Jawa Barat.Kedua yaitu masalah inflasi, di Cimahi harus segera diatasi, berikut juga masalah kebutuhan bahan pokok.
“ Pada waktu itu, saya mendapatkan tugas menjadi PJ, ketika Cimahi viral mengenai masalah inflasi,” jelas Dicky.
Yang ketiga pesan dari Bey, adalah tingkatkan masalah pelayanan publik.
“Keempat, tingkatkan pelayanan dasar, khususnya, hal masalah persampahan, karena pada waktu itu kita menghadapi masalah sampah di Bandung Raya,” jelas Dicky.
Kemudian masalah sanitasi lingkungan, karena Cimahi ini yang belum bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
“Masalah air bersih, yang masih kurang, dan yang kelima, tingkatkan pengelolaan dan pemanfaatan asset, diantaranya Cimahi Technopark, Baros Information Technology Creative (BITC), dan memberikan ruang bagi ekonomi kreatif, serta ruang bagi seni dan budaya,” tutupnya. (Bagdja)
