DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB), H. Abdullah Azwar Anas, M.Si, didampingi Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih dan Penjabat (PJ) Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan meresmikan pengunaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, di Jalan Aruman Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara, Senin (28/11/2022).
“Semoga dengan gedung yang megah dan refresentatif ini semangat dalam pelayanannya sama dengan megahnya gedung ini,” seloroh Abdullah Azwar Anas.
Menurut Abdullah, yang paling penting dari peresmian MPP ini penuh dengan pengintegrasian pelayanan, agar rakyat menjadi mudah, cepat, murah dan transparan,
Tentu secara bertahap, sambung Abdullah, Jawa Barat bisa mulai menginisiasi MPP digital dengan super x, “Saya sudah lihat bagaimana KK itu bisa dicetak secara mandiri,” jelasnya.
Harapan Abdullah, bila mesin KK ada disetiap kelurahan dan kecamatan, “Jadi RBT ini kedepan objek kami bisa mengintegrasikan MPP yang bagus ini dengan MPP Digital, sehingga secara bertahap layanan dasar nanti dapat dilayani secara digital,” terangnya.
Menpan-RB sangat menyambut baik peresmian MPP ini, mudah-mudahan kedepan akan lebih meningkat pelayanannya, kalau sekarang ada 139 layanan.
“Kedepan mudah-mudahan Pak PJ bisa ditingatkan,”katanya.
Karena, lanjut Abdullah, di Jawa Timur ada MPP, di Bogor, di Sumedang, layanannya sudah mencapai 200 layanan, “Saya harap MPP di Cimahi secara bertahap dapat lebih ditingkatkan,” tegasnya.
Terkait penilaian terhadap MPP Kota Cimahi, Menpan RB belum bisa memberikan penilaian, karena pihak Menpan RB baru melakukan sharing dengan pemerintahan kota Cimahi,
“Mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan oleh para Camat pada masyarakat supaya mereka bisa ngurus disini, misalnya pasport tadi bagus sudah bisa dibuat disini, begitu juga layanan Form, dan juga konsultasi bea cukai,” terangnya.
Sehingga UMKM yang akan ekspor cukup konsultasi dengan bea cukai yang ada di MPP dan BPOM sudah ada di MPP juga,
“Juga yang akan ngurus di Provinsi Ibu Radi sudah menyiapkan di provinsi, dan seluruh layanan di Provinsi semua ada disini, menurut saya pertama rakyat harus merasakan, sebagaimana pesan Presiden reformasi birokrasi harus berdampak,” ujarnya pula.
Karena target dari menpan RB bahwa pertengahan tahun depan harus sudah melakukan survei dimana kepuasan rakyat terkait pelayanan dengan MPP.
“Yang kedua, harapan saya dengan MPP ini akan mendorong pertambahan investasi yang signifikan, karena investasi ada di MPP,” tutur Abdulah.
Abdullah juga berpesan bahwa kalau bisa seperti masyarakat yang akan mengurus ijin apotek dan sebagainya dapat dilakukan di MPP,
“Termasuk dengan adanya keterkaitan Lingkungan Hidup (LH) dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bisa dipercepat dan di permudah,
“OSS yang selama ini masih menjadi kesulitan bagi sebagian rakyat, jadi dengan OSS dapat berkonsultasi di MPP ini,” tutup Abdullah.
Sementara itu, Penjabat (PJ) Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, menjelaskan, terkait MPP, pihaknya mempunyai target bagaimana MPP tersebut banyak kemanfaatan untuk masyarakat Kota Cimahi,
“Setelah peresmian MPP ini, target kami pemerintah Kota Cimahi, bagaimana kemanfaatannya bagi masyarakat Kota Cimahi, seperti bagaimana kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan proses perijinan di MPP ini dapat lancar dan cepat,” ulas Dikdik.
Hal yang disampaikan Menpan RB, PJ Walikota harus mampu meningkatkan pelayanan dari 139 pelayanan, dapat di tingkatkan menjadi 200 pelayanan seperti Sumedang, Bogor dan Jawa Timur, masalah tersebut menurut Dikdik, adalah sebagai catatan yang harus disikapi sebagai target pencapaian layanan,
“Terkait Pelayanan di MPP ini, pihak pemerintahan akan berusaha melakukan peningkatan dari 139 pelayanan, untuk ditingkatkan adalah sebagai PR bagi kami, dan MPP merupakan pelayanan yang serba digital, diharapkan mampu memberdayakan untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi,” tandasnya. (Bagdja)
