DEPOSTJABAR .COM (CIMAHI).- Pedagang atau pemilik toko di jalan sekitar Alun Alun Kota Cimahi yang sudah puluhan tahun berjualan disitu mengeluh karena maraknya lapak pedagang kaki lima menjadikan kawasan tersebut terkesan kumuh.
Pemilik toko yang sudah mangkal bertahun-tahun tertutup tenda-tenda para pedagang yang berjejer setiap bulan Ramadhan yang menggelar bazar .
Akhirnya Pedagang Pemilik Toko Alun-alun Cimahi audensi dengan Komisi II DPRD Kota Cimahi, Jumat ( 14/3/2025). Anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi II Robin Sihombing menerima aspirasi para pedagang pemilik toko-toko yang tertutup oleh tenda-tenda bazar yang berjualan jelang Maghrib tersebut, diruangan komisi II.
Audensi tersebut, dihadiri Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, Budi Raharja, perwakilan Disdagkoperin, DPKP, Dishub, perwakilan sekda dan para pemilik pedagang toko.
Menurut Robin, sebelumnya, pada saat evaluasi kerja, sudah dipertanyakan terkait kondisi Alun Alun Cimahi, dimana dulu pemerintah mati matian menata jalan Gandawijaya hingga Alun Alun.
“Tapi sekarang dengan adanya penataan Alun Alun jadi semerawut. Waktu itu penataan Alun Alun diinstruksikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil,” tandas Robin.
Robin juga memaparkan kini banyak keluhan keluhan yang muncul.
“Ga ada yang salah untuk menata Alun Alun, namun khusus di Kota Cimahi kenapa menjadi begini. Bahkan pintu gerbang DPRD aja susah dibuka hingga pintu masuk melalui samping,” ucap Robin.
Robin mengatakan di Kota Cimahi itu ada pemerintahan, kalau pedagang ini komplain, pemerintah kota harus bertanggung jawab.
“Saya minta pemerintah harus berpihak kepada masyarakat, dan hari ini siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi Alun Alun Cimahi,” tandas Dia.
Untuk diketahui lapak lapak pedagang kaki lima ini disewakan dengan harga Rp 500.000 sampai dengan 3 juta rupiah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi lainnya, Enil Fadhahliza juga menambahkan, elain para pedagang atau pemilik toko beraudensi ke DPRD, warga setempat juga sudah mengadukan permasalahan Alun Alun Cimahi.
“Dan sangat disayangkan diduga lapak lapak di alun alun itu ilegal. Karena RT RW setempat tidak pernah dilibatkan,” tambah Enil.
Permasalahan di Alun Alun Cimahi disebabkan adanya pembiaran oleh Pemkot Cimahi.
“Oleh karena kami anggota Komisi II akan mengawal penertiban di Alun Alun Cimahi ini,” janji Enil.
Dengan berdirinya lapak lapak pedagang kaki lima dan adanya pungutan liar sebesar 500 sampai 3 juta ini membuktikan bahwa pemerintah diam.
Sementara Asisten II Budi Raharja menuturkan, bahwa Alun Alun status nya pinjam pakai.
“Kami Pemkot Cimahi memiliki konsep kedepannya untuk kuliner. Saat ini, untuk menata Alun Alun kami ubah dengan menggunakan batu andesit, sehingga kendaraan yang dapat melintas hanya motor saja, soalnya kalau kendaraan roda empat dibolehkan melintas maka jalan cepat rusak,” ucap Budi.
“Saya sudah melapor kepada Walikota, dan para pedagang kaki lima ini harus dipindahkan. Karena tidak ada kerjasama dengan pemerintah Kota Cimahi,” tandasnya.
Mengenai keluhan dari para pemilik toko yang usahanya terganggu, lanjut Budi, dengan adanya lapak pedagang kaki lima ini. “Kami akan melakukan komunikasi dengan para koordinator pedagang kaki lima,” janji Budi.
Budi memaparkan perlu diketahui pedagang di Alun Alun ini sebenarnya pedagang kuliner malam, jadi tidak boleh buka di siang hari. Tapi entah kenapa pada kenyataannya sekarang jadi menetap berjualan dari siang hari hingga malam.
“Kedepan Pemkot Cimahi akan membuat Perwal mengenai pemanfaatan kawasan Alun Alun Cimahi,” janjinya.
Disinggung mengenai tarif sewa lapak dari 500 ribu hingga 3 juta rupiah, Budi mengatakan, untuk saat ini belum ada aturan tarifnya. Nanti kedepan untuk alun alun ini tarif sewanya sudah ada yang ditentukan oleh Pemkot Cimahi.
“Karena tidak ada kerjasama dengan Pemkot Cimahi maka kami akan segera melakukan penertiban di kawasan Alun Alun,” jelas Dia.
Budi menyebutkan besok tim yang dibentuk oleh sekda akan mulai mengambil langkah dengan mengundang koordinator.
“Dan saya akan lakukan bahwa lapak lapak tersebut tidak boleh stay, pemerintah kota targetnya Minggu depan akan melakukan aksi penertiban para pedagang kaki lima di sekitar Alun Alun Cimahi,”pungkasnya.
Salah seorang pedagang atau pemilik toko Garuda, Yus Rizal mengatakan, para pemilik toko merasa keberatan dengan adanya lapak lapak pedagang kaki lima. “Oleh karena itu kami melakukan jalur ke pemerintah untuk menghindari keributan,” keluh Yus.
Sebelumnya pihak pedagang sekaligus pemilik toko sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah kota yaitu ke DPKP Kota Cimahi kemudian ke Dinas PUPR.
“Guna kami mempertanyakan kejelasan berdirinya lapak lapak pedagang kaki lima tepat didepan toko kami,”ujar Yus Rizal saat beraudensi dengan komisi II DPRD Kota Cimahi.
Yus juga mengungkapkan, meminta lapak lapak pedagang kaki lima tersebut jangan berdiri di depan toko karena menghalangi parkiran motor yang akan belanja ke toko.
“Selama ini kami sudah terhalang hingga penjualan sepi karena kurang pembeli. Jika disebrangnya ya silahkan saja, itu tidak menghalangi kami. Tapi saat ini lapak lapak berdiri tepat didepan toko hingga menghalangi toko kami,” tutur Yus. (Bagdja)
