DEPOSTJABAR.COM (MAJALENGKA).- Beredar video bernarasi salahnya data kependudukan yang berdampak pada membengkaknya jumlah pemilih dalam satu daerah di di Kabupaten Majalengka hingga ribuan pemilih, Minggu (10/12/2023).
Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik yang dalam kontennya menyebutkan “Ditemukan KK manipulatif yang sudah viral, contoh ada 1 KK berisi 440 orang, ada lagi di Kabupaten Majalengka 1 KK berisi 1.826 orang, dan yang baru ditemukan di Bogor 1 KK berisi 1.355 orang. Hancur kalau begini caranya”, kata seseorang dalam video terebut.
Pada video tersebut terdengar salah satu anggota DPR RI yang sedang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbicara yang salah satu poinnya menyebutkan di Majalengka terdapat 1 Kartu Keluarga berisi 1.826 orang di Keluarahan Babakanjawa, Kecamatan Majalengka Jawa Barat.
Video beredar di grup WA dan juga dikirim kepada orang per orang.
Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Majalengka Ade Saefudin dengan tegas mengatakan bahwa video tersebut adalah hoaks.
Jumlah pemilih di Kabupaten Majalengka sudah klir dikirim ke KPUD Majalengka dan sudah dilakukan ferivikasi. Dia menyebutkan, sangat tidak mungkin terdapat nama dalam satu KK dalam jumlah banyak ataupun identitas pribadi seseorang tercantum dalam banyak KK. Sebab pembuatan KK sudah menggunakan sistem biometrik yakni identifikasi atau otentikasi berdasarkan fisik maupun karakteristik unik seseorang.
“Sistem biometrik kan melalui iris mata, sidik jari yang tidak mungkin bisa di rubah. Kalaupun eror katanya satu juta berbanding satu, kalaupun ada yang curang sangat kecil kemungkinan bisa terjadi,” ungkap Ade.
Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka memastikan apa yang beredar di media sosial sekarang ini adalah hoaks, apalagi itu tidak jelas sumbernya dan dimana keterangan tersebut diberikan, siapa yang mengatakannya.
“Itu mungkin karena menjelang Pemilu sehingga hoax bisa bertebaran di mana –mana.” ungkap Ade yang mengaku banyak menerima kiriman video tersebut sejak Minggu pagi.
Menurutnya, dia memang pernah mendengar terjadi eror data kependudukan menjelang pemilu Tahun 2019 lalu, namun eror data tersebut tidak mencapai jumlah ribuan melainkan hanya puluhan orang saja itupun bukan pencantuman jumlah nama orang yang berlebihan hingga tidak masuk akal.
“Sangat tidak logis dalam satu KK masuk ratusan orang, apalagi ribuan, malah puluhan orang saja tidak mungkin, kalaupun ada patut dipertanyakan sejak awal,” pungkas Ade. (ast)
