Ketua KPU Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Lantik Petugas PPS, Ini Jumlahnya

DEPOSTJABAR. COM (TASIKMALAYA).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya telah melantik sebanyak 1.053 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (26/5/2024).

Pelantikan berlangsung di salah satu Gedung di Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya dan agenda pelantikan tersebut juga menggelar  bimbingan teknis bagi para anggota tersebut.

“Selain pelantikan anggota PPS untuk Kabupaten Tasikmalaya, juga melaksanakan bimtek dan kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu 2024),” ungkap Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami

Diketahui, 1.053 anggota PPS tersebut akan disebar di 351 Desa se-Kabupaten Tasikmalaya.

Ami Imron Tamami  menilai, PPS akan menjadi garda paling depan guna menyukseskan Pemilu 2024 nanti dan besok anggota PPS ini sudah mulai bekerja dengan mendatangi kantor desanya masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan memetakan jumlah pemilih dan kemudian merekrut anggota pantarlih di desanya masing-masing

“Untuk anggaran secara komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah sudah siap, namun belum kami Terima semuanya, dengan pengajuan dari kabupaten Tasikmalaya sebesar  Rp 57 miliar dan ditambah dari Provinsi Jabar sebesar  Rp 30 miliar,” tandanya.

Sebanyak 207 anggota PPS Kota Tasikmalaya dilantik di salah satu Hotel dijalan KHZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Minggu(26/5/2024). (Foto: M. Kris)

PPS Kota Tasikmalaya

Sementara KPU Kota Tasikmalaya melantik sebanyak 207 orang anggota PPS di 69 Kelurahan se Kota Tasikmalaya dan kegiatan berlangsung di salah satu hotel di jalan KHZ Mustofa Kota Tasikmalaya

Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Asep Rismawan menyampaikan, petugas PPS atau PPK harus berintegritas, jujur, adil, mandiri dan akuntabel serta meningkatkan partisipasi, karena partisipasi menggambarkan legitimasi pemimpin daerah yang di pilih.

“Soal partisipasi bukan masalah dapat penghargaan atau apa,  tapi ketika partisipasi tinggi, maka legitimasi yang terpilih untuk wali kota dan gubernur itu menjadi legitimasi yang lebih baik, dibanding dengan partisipasi yang rendah,” jelasnya. (M.Kris)