Kapolda Jabar Soroti Fenomena Geng Motor di Tasikmalaya
DEPOSTJABAR.COM (TASIKMALAYA).- Kasus geng motor yang meresahkan di Tasikmalaya mendapat perhatian langsung dari Kapolda Jabar Irjen Pol Dr Pipit Rismanto SIK MH. Usai silaturahmi dengan Forkopimda, ulama dan tokoh masyarakat, Kapolda menekankan pentingnya kepedulian orang tua terhadap anak, Jum’at (18/09/2026)
Menurut Kapolda, agama harus hadir untuk mengingatkan dan menghimbau orang tua agar lebih peduli dan mengawasi anak-anaknya.
Pasalnya pelaku kejahatan jalanan ini didominasi anak-anak dan remaja yang masih di bawah umur dan sangat perlu bimbingan.
Ia juga menyoroti peran guru di sekolah maupun lembaga pendidikan lain. Guru harus lebih banyak mengingatkan dan memberikan pendidikan karakter yang lebih baik untuk masa depan anak didik, bukan sekadar mengajar akademik.
"Jangan hanya mereka dibiarkan kumpul-kumpul, menggunakan kendaraan bermotor yang belum waktunya, tidak tertib dan tidak pernah diingatkan. Ini yang menjadi masalah," tegas Kapolda Jabar.
Ia menegaskan penanggulangan geng motor tidak bisa hanya dilakukan polisi. Peran pemerintah harus bahu membahu bersama seluruh elemen, mulai dari lingkungan, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan elemen lainnya untuk bersama menanggulangi kejahatan jalanan.
Sementara Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candranegara mengatakan arahan Kapolda lebih menyoroti permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya.
"Yah harus ada sinergitas kuat antara Forkopimda, pemerintah, masyarakat dan ulama dalam menghadapi kondisi sekarang, baik geng motor maupun gangguan kamtibmas lainnya.
"Kami memohon kepada Kapolda untuk bisa mengkomunikasikan kepada pihak provinsi, karena hasil sementara penyelidikan masih banyak pelaku dari daerah lain yang menjadi geng motor," ujar Diky.
Ia menyebut Kota Tasikmalaya sebagai titik spektrum dan titik temu banyak orang dari beberapa kabupaten dan kota di sekitarnya. Sehingga penuntasan masalah geng motor harus dilakukan secara sinergi, bukan hanya Forkopimda di daerah, tetapi secara regional.
"Secara otomatis kami tidak mempunyai kewenangan terlalu jauh selain di wilayah kami. Harus dibantu pihak provinsi dalam bentuk apapun," katanya.
Diky menjelaskan permasalahan ada di hulu dan di hilir. Di hulunya bagaimana membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk anak muda karena mereka butuh pengakuan dan wadah berekspresi. Di hilirnya sisi pengamanan yang harus sinergi antara polisi, TNI, Pemkot, masyarakat dan ulama.
"Harus dipikirkan provinsi menyelesaikan permasalahan ini. Ada masalah di ruang rekreasi yang kurang, masalah perekonomian, keimanan dan ketaqwaan dan ini yang paling utama," ungkapnya.
"Penjaga keamanan itu polisi, Pol PP, TNI, tapi keamanan hati dan jiwa yang melindungi dari penyakit hati adalah ulama. Sekolah harus memperkuat ruang untuk anak-anak. Ruang rekreasi buat anak dan remaja masih kurang dan tolong dikaji. Kita harus memberikan ruang event yang ditujukan kepada anak muda agar mereka dapat prestasi dan pengakuan, bukan mencari pengakuan di jalanan," pungkasnya. (M. Kris)
