Tolak Audensi, Ratusan Mahasiswa PMII Geruduk BPBD Kab Tasikmalaya
DEPOSTJABAR.COM (TASIKMALAYA).- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Tasikmalaya, Rabu sore (11/11/2026).
Aksi itu imbas penolakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya terkait audiensi. Massa ingin mempertanyakan data lapangan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025, namun malah menyampaikan silakan mau berunjuk rasa.
Pantauan di lapangan beberapa kali otorator sampaikan kekecewaannya massa aksi pun membakar ban bekas di depan gerbang pintu masuk Kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
Kepulan asap hitam pekatpun mengenai Rumah Sakit Jasa Kartini. Personel maupun tukang ojek online yang ada di lokasi berjibaku melakukan pemadaman. Lagi-lagi massa aksi menyelamatkan api yang membakar ban bekas dan akhirnya api bisa dipadamkan oleh tim anti huru-hara Polresta Tasikmalaya.
Akhirnya massa aksi dipersilakan beraudiensi di area parkir dan beraudensi bersama dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya Roni Aks, Sekban, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Rehabilitasi, serta Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Ketua Aksi PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Agis, menyampaikan terkait dana alokasi bencana di Sundawenang besarannya mencapai 1,2 miliar. Namun setelah dilakukan survei, faktanya baru Rp450 juta yang terealisasi.
"Dan ini menandakan salah satu bentuk kongkalikong adanya indikasi dana korupsi. Kemudian hari ini PC PMII Kabupaten Tasikmalaya disuguhkan dengan ketidakpuasan. Yah karena memang di kita basis data dan fakta, namun kemudian dari pihak BPBD hanya sekadar mengawang-awang dan tidak menemukan sebuah konklusi tak jelas," ujar Agis.
"Kami juga sempat menagih RAB dari pelaksanaan tersebut, namun cenderung sembunyi tangan dan kami akan menindaklanjuti sesuai proses perundang-undangan yang berlaku," tegas Agis.
PMII menilai selisih anggaran yang begitu besar tidak bisa dijelaskan hanya dengan dalih administrasi. Mereka menuntut BPBD membuka seluruh dokumen perencanaan, realisasi, dan laporan pertanggungjawaban agar publik bisa menilai sendiri ke mana dana bencana itu mengalir.
PMII juga meminta aparat penegak hukum ikut mengawasi dan mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Sebab, dana bencana menyangkut keselamatan warga, bukan sekadar angka dalam laporan tahunan yang bisa diubah seenaknya.
Massa aksi menegaskan aksi ini bukan sekadar luapan emosi. Mereka membawa data, hasil survei lapangan, dan perbandingan angka resmi yang menurut mereka menunjukkan kejanggalan serius dalam pengelolaan anggaran BTT.
BPBD diminta tidak lagi menutup-nutupi informasi publik. Setiap rupiah dana bencana harus bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pekerjaan di lapangan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (M. Kris)
