DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Presidium Forum CimahiKita, Heri Sambas yang akrab dipanggil Hersam menilai istilah pencopotan terkait pada pemberitaan di sejumlah media soal penggantian Penjabat Walikota Cimahi Dikdik S Nugrahawan, kurang tepat.
“Istilah pencopotan tersebut, seolah-olah Dikdik tersangkut masalah pidana, dan tidak etis dalam penempatannya,” jelas Hersam saat menanggapi berita viral tentang Pencopotan Dikdik S Nugrahawan, SSI, MM sebagai Pj Walikota Cimahi, sejumlah media, Kamis (12/10/2023).
“Saya mendengar dari rekaman Mendagri Tito Carnavian itu sendiri, beliau tidak menerangkan dengan bahasa pencopotan Didik, tetapi akan diganti dan bukan di copot,” tegas Hersam.
Dari sedikit bahasa yang terpelesetkan seperti ini, kata Hersam, konotasinya bagi masyarakat Cimahi akan dinilai lain.
“Saya menyesalkan hal seperti ini, karena ingin viral mengorbankan orang lain, padahal isinya dari nara sumber tidak seperti itu bahasanya,” ujarnya.
Bahasa Copot yang disematkan pada proses pergantian Pjwalikota Cimahi dirasa kurang pantas dan tidak etis, karena sejatinya telah melukai perasaan masyarakat Kota Cimahi secara Umum.
Padahal dari pernyataan Mendagri Tito Carnavian bahwa tentang pergantian Pj walikota Cimahi di akhir masa jabatan dengan alasan Cimahi tidak bisa mengendalikan Inflasi masalah harga beras tetap tinggi.
“Saya pikir itu tidak berbanding lurus dengan data resmi BPS yang mencatat trend Kota Cimahi mengarah ke lebih baik bahkan dibawah rata rata Jawa Barat yaitu 2,3% di bulan September, data dari TPID kok sekarang bisa disebutkan Cimahi Inflasi beras tinggi?,” tandas Hersam balik bertanya.
Tentunya ini menjadikan pertanyaan Besar untuk Warga Cimahi yang menyimak dan memperhatikan proses pergantian Pj Walikota Cimahi
Selanjutnya kata Hersam, bukan berarti masyarakat Kota Cimahi ingin Intervensi pada Keputusan Mendagri. “Ini hanya sebagai masukan saja, karena itu merupakan hak Preogratif dari Bapak Menteri Dalam Negeri, pak Tito Carnavian,” imbuh Hersam. (Bagdja)
