DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, H Edi Kanedi sangat kecewa dengan maraknya informasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dijadikan ajang kampanye partai politik (Parpol).
“Saya pernah ditawari untuk mendapatkan dana bantuan PIP, untuk kampanye politik, asalkan dirinya mau untuk pindah partai,”kata Edi Kanedi saat dikonfirmasi usai mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (4/1/2023).
Dijelaskannya, tidak dirinya saja yang ditawari dana PIP tersebut, bahkan kader Demokrat pun ditawari oleh partai lain untuk memperoleh dana bantuan PIP asal pindah ke partai lain.
Diungkapkan Edi, untuk dana kampanye dalam pileg mendatang, pihaknya bahkan tidak menggunakan bantuan dana APBN. ”Kader saya saja ditawari akan memperoleh PIP asal pindah partai. Tapi dia nggak mau karena cinta pada partai Demokrat,” kata Edi.
Selanjutnya, kata Edi, bantuan PIP ini harusnya dialokasikan untuk warga miskin. Jika pengajuannya harus melalui partai politik, Edi khawatir, masyarakat yang mampu yang malah memperoleh bantuan PIP. “Jadi, masyarakat kurang mampu malah tidak memperoleh bantuan PIP,” tambah Edi.
Yang lebih ironisnya lagi dari keluhan salah seorang masyarakat bernama Maryati (47), warga Cimahi, bahwa sebelumnya Maryati mengeluh, setelah anaknya masuk sekolah ke SMA tidak lagi mendapatkan dana PIP. “Waktu anak saya masih sekolah di SD, sampai SMP, anak saya selalu mendapatkan bantuan dana pendidikan dari PIP, tapi sekarang setelah anak saya kelas 11 SMA, tidak lagi mendapatkan bantuan dari PIP,” ulasnya.
Bahkan,lanjut Maryati, pihaknya pernah menanyakan ke pihak sekolahnya, jawabannya harus daftar ke partai politik.
Dikutip dari laman pip.kemdikbud.go.id. disebutkan bahwa PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal Paket A sampai Paket C dan pendidikan khusus. (Bagdja).
