DEPOSTJABAR.COM (TASIKMALAYA).- Dianggap miskin oleh pemerintah, Mantan Walikota dua periode 2012-2017 dan 2017-2020, H. Budi Budiman pernah dapat undangan pencairan bansos.
Hal itu diungkapkan, H Budi Budiman usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2024, di Salah satu Hotel di Kota Tasikmalaya, Senin(13/3/2023).
Menurut dia, data tersebut harus benar-benar valid dan jangan sampai tak sesuai dilapangan dan juga perlu adanya koordinasi antara RT, RW, dinas terkait harus jelas mana yang perlu untuk mendapatkan bansos tersebut.
”Saya mohon maaf. Karena, saya sendiri dapat surat ke rumah bahwa mendapatkan Rp 600.000 dan saya kaget. Saya dapat suratnya saat pencairan bansos tahap kedua kemarin. Ini fakta yah,” katanya
Ia mengakui dapat surat undangan untuk mencairkan bansos tapi tidak diambil dan buat apa diambil, karena ini diperuntukan untuk warga miskin, makanya data tersebut harus valid jangan asal tembak menembak.
Oleh karena itu, database kemiskinan sudah seharusnya dibenahi dan setelah melakukan verifikasi ulang data kemiskinan agar program yang disiapkan pemerintah melalui instansi terkait tepat sasaran.
”Kita sedang memastikan data kemiskinan itu by name by adress. Baru nanti kita cari tindak lanjutnya seperti apa dan treatmentnya apa untuk mengarah ke program apa yang harus dilakukan,” paparnya.
“Termasuk, soal data penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga memiliki mobil, motor perlu dicoret, yang jelas kita ingin mengerahkan semua kekuatan kita, mau bansos PKH dan sebagainya itu sesuai sasaran,” terangnya.
“Jangan sampai keluarga miskin yang benar-benar miskin tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dan yang mendapatkan bantuan sosial ini perlu di data kembali kebenarannya,” jelasnya.(M.Kris)
