DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Ketua Yayasan Priangan Prakarsa Sarana Utama (PPSU) Kota Cimahi, Dedi Raharja menyakini adanya pergantian Penjabat Walikota Cimahi adalah titipan promosi eselon atau fragmatis.
“Ini semua karena merosotnya nilai-nilai ketokohan kalah dengan popularitas. Saat ini terjadi di negara kita, kualitas kepemimpinan pun kalah dengan popularitas,” tegas Dedi Raharja saat menanggapi viralnya pemberitaan diberhentikannya Pj Walikota Cimahi ,H Dikdik Suratno Nugrahawan oleh Menteri Dalam Negri, Tito Karnavian karena inflasi beras di Cimahi tetap tinggi, Jumat (13/10/2023).
Menurut Dedi, ada banyak indikator yang memicu inflasi. “Saya pastikan hal itu tidak bisa dikendalikan oleh pimpinan kota/ walikota, karena banyak faktor yang memicu terjadinya inflasi,” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kata Dedi kembali, tidak bisa hanya berdasarkan laporan dari stafnya saja.
“Harus ada cek and ricek langsung, karena terjadinya kenaikan harga beras tersebut bisa dipicu oleh kenaikan BBM (baik itu Pertalite, Pertamax atau Biodiesel) otomatis pelaku pasar akan menaikan juga harga dagangnya, belum lagi harga pupuk, harga gabah dan lain sebagainya,” kata Dedi.
Menurut Dedi, Kota Cimahi adalah pangsa pasar bahan pokok, semua bahan pokok yang ada di pasar- pasar Cimahi adalah berasal dari Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Cianjur, Subang dan Jawa Tengah.
“Apabila cara mengendalikan harga hanya dengan operasi pasar tidak akan menimbulkan harga bahan pokok terutama beras akan turun,” ucapnya lagi.
“Satu hal yang saya sesalkan Menteri Dalam Neger tidak melihat kinerja penjabat walikota Cimahi secara menyeluruh. Wajib hukumnya seorang Menteri dalam negeri, karena seorang walikota sebagai kepanjangan tangan menteri dalam negeri (dengan surat penugasan langsung dari menteri dalam negeri), melihat faktor- faktor yang lain,” jelas Dedi.
Selanjutnya kata Dedi, Menteri Dalam Negeri, kalau hanya dengan alasan Inflasi di kota Cimahi apakah juga berdampak terhadap masyarakat Cimahi?
Putusan pergantian Penjabat walikota menurut hemat Dedi, harus dikaji ulang.
“Saya tidak yakin dengan menempatkan orang baru sebagai penjabat walikota Cimahi nanti apakah bisa mengendalikan inflasi yang menjadi alasan penggantian jabatan penjabat walikota sekarang?,” Dedi balik mempertanyakan.(Bagdja)
