DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, H Dikdik Suratno Nugrahawan menegaskan, majunya pendidikan di Kota Cimahi, perlu adanya sinergitas orang tua bersama pihak sekolah dibawah naungan Disdik Kota Cimahi.
Hal itu ditegaskan Dikdik saat digelarnya Forum Perangkat Daerah (FPD) Disdik Kota Cimahi, di Aula Gedung A Pemerintahan Kota Cimahi, jalan Rd Demang Hardjakusumah nomor 1 Cimahi Utara Jumat (23/2/2024)
“Untuk kepentingan pendidikan, butuh dukungan dari pada orang tua, harus ada sinergi pihak sekolah dengan orang tua,” terang Dikdik.
Anak dalam melaksanakan tugas belajarnya, menurut Dikdik, harus diikuti dengan pendidikan dirumah sebagai tugas para orang tuanya.
“Apalagi kalau berbicara tentang pendidikan budi pekerti saya koordinasinya ada dalam keluarga, sebab inilah namanya pendidikan yang berkarakter,” ujar Dikdik.
Jadi, lanjut Dikdik, apa yang dipelajari disekolah dapat dipelajari kembali dirumah dengan bimbingan dari orang tua.
“Contohnya seperti saya punya orang tua, saya dapat menyimpulkan sifat karakter dan kemampuan berpikirnya seperti itu,” ucap Dikdik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Supriatna. (Foto:Bagdja)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Supriatna menjelaskan, digelarnya Forum Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi untuk menampung aspirasi dari stakeholder Kota Cimahi.
Jadi menurut Nana, bila ditingkat Kecamatan dan Kelurahan sudah ada masukannya dari berbagai elemen masyarakat.
“Sedangkan ditingkat stakeholder ini masukannya apa? Untuk tahun 2025 mendatang, maka dari itu akan kita sinkronkan dengan usulan dari masyarakat yang dibangun dengan Musrenbang Kecamatan,” ulas Nana kembali.
Selanjutnya, kata Nana, misalkan usulan-usulan tersebut seperti yang berkaitan dengan usulan sinkronisasi seperti usulan untuk SMPN 15 yang berlokasi di Kelurahan Cibeber Kota Cimahi.
“Hal itu juga, masalah penyediaan lahan SMPN 15 Kelurahan Cibeber, harus kita dorong bahwa SMPN 15 jangan sampai haknya tidak terpenuhi,” ujar Dia.
Begitu pula usulan masalah SPP gratis, terhadap anak-anak yang masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sinkron dengan data Dapodik (sebagai kumpulan data dari satuan pendidikan dasar dan menengah).
“Usulan SPP gratis yang terdaftar dalam DTKS dan singkron dengan data Dapodik, selanjutnya kita juga tetap akan mendorong masalah insentif untuk guru ngaji, sesuai verifikasi dari Kelurahan-kelurahan,” jelasnya.
Karena guru-guru ngaji itu adalah bagian dari penyelenggaraan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang keagamaan.
“Yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sebagaimana tadi arahan dari Pak Sekda, ini adalah berkaitan dengan masalah perilaku, Sinkronisasi inilah yang harus kita bangun antara kelompok masyarakat dengan sekolah,” katanya. (Bagdja)
