Beranda / Bandung Raya Pemerintah Larang Bisnis Thrifting, Begini yang Dilakukan Disdagkoperin Cimahi

Pemerintah Larang Bisnis Thrifting, Begini yang Dilakukan Disdagkoperin Cimahi

Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, Dadan Darmawan. (foto:ist)

DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang bisnis thrifting di Tanah Air karena bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Pengertian ini mengacu pada perilaku hemat terhadap uang yang dikeluarkan. Misalnya seperti berbelanja produk yang lebih murah. Pengertian tentang thrifting juga mengarah pada kegiatan berbelanja produk bekas, yang dinilai memiliki harga yang lebih murah, sehingga dianggap lebih hemat

Larangan itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Bekas yang dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

Namun Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, tak akan terburu-terburu menindaklanjuti aturan pemerintah pusat yang melarang bisnis pakaian bekas impor atau thrifting.

Di Kota Cimahi sendiri ada beberapa titik bisnis thrifting seperti di Cibeureum dan Jalan Lurah.

Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, Dadan Darmawan, mengatakan, terkait larangan bisnis thrifting itu pihaknya akan mengeluarkan surat edaran kepada para pedagang yang tersebar di beberapa titik.

“Tapi untuk itu (penindakan) tidak akan terburu-buru karena sekarang kondisinya lagi Ramadan, kasihan para pedagang. Jadi harus pelan-pelan dulu dan dikasih tahu,” ujar Dadan Sabtu (25/3/2023).

Sebelum mengeluarkan surat edaran itu, pihaknya akan mendata masyarakat yang melakukan bisnis thrifting tersebut agar mudah menindaklanjutinya sesuai aturan dari pemerintah pusat.

“Tapi sudah ada beberapa yang terindikasi seperti di Cibeureum,” ungkap Dadan.

Dadan juga mengatakan, dari informasi yang diterima bahwa pedagang pakaian di Cibeureum itu memang menjual pakaian bekas impor. Namun terkait hal itu perlu dicek ulang untuk memastikan mereka berbisnis thrifting atau tidak.

“Termasuk di titik lainnya kita akan cek lagi, jadi untuk sementara kita belum ada rencana ke sana (penindakan) karena harus ada solusi yang disiapkan,” ucapnya.

Mengenai hal ini, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari Polres Cimahi karena pemerintah pusat juga melibatkan anggota Bareskrim Polri dalam menyita pakaian bekas impor tersebut.

“Nanti bersama beberapa OPD terkait, nanti akan kita coba komunikasikan termasuk dengan polisi. Kalau saat ini baru akan mengeluarkan pemberitahuan dulu,” bebernya (Bagdja).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

102 komentar

Berita Jabar Lainnya

No More Posts Available.

No more pages to load.