DEPOSTJABAR.COM (BANDUNG). Bawaslu RI beberapa waktu lalu telah merilis 10 provinsi yang dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam hal isu strategis, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Satu di antaranya Jawa Barat.
Sepuluh provinsi itu meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung.
Untuk itu, Penjabat Sekda Jabar, M Taufiq Budi Santoso meminta para ASN di Jabar hingga jajaran pegawai BUMD bisa menjaga netralitas jelang Pemilu. Karena, hal itu wajib dilakukan.
“Saya pikir itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan bahwa kita harus netral baik itu ASN maupun (pegawai) BUMD,” tegas Taufiq, Kamis 5 Oktober 2023.
Taufiq mengatakan, jika ada ASN maupun pegawai hingga direksi BUMD di Jabar yang terlibat politik praktis, Pemprov Jabar akan memberikan tindakan tegas. Dia bahkan meminta yang bersangkutan mundur kalau terbukti ikut berpolitik.
“Kalau dia memilih kegiatan partai politik ya dipersilakan untuk mundur,” katanya.
Dia juga menuturkan, saat ini ada beberapa direksi BUMD di Jabar yang mengundurkan diri karena ikut berpolitik. Namun dia tidak menyebut dari BUMD dan siapa yang dimaksudnya itu. “Sudah ada beberapa ya, cuma saya nggak hapal jumlahnya, tapi ada. Dari BUMD,” ucap Taufiq.
Beberapa waktu lalu, Pejabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, Jawa Barat dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Yang jumlahnya mencapai 35,7 juta orang akan jadi barometer dalam hal kesuksesan pelaksanaan pemilu.
Oleh karena itu, Bey Machmudin menginginkan Pemilu di Jawa Barat bisa berjalan dengan transparan dan ASN juga harus menjunjung netralitasnya.
“Artinya kita akan menjadi barometer, maka kita harus bersiap dan yakin bahwa pemilihan umum di Jabar akan berlangsung aman, damai, lancar, dan transparan,” pungkasnya. (Aris)
