DEPOSTJABAR.COM (KAB.GARUT),- Sebanyak sembilan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) berhasil meraih Wajar Tanpa Pengececualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022, salah satunya WTP tersebut diraih oleh Kabupaten Garut.
Prestasi ini merupakan yang kedelapan kali secara berturut-turut bagi kota berjuluk kota intan.
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2022 Kabupaten Garut ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang kepada Bupati Garut, Rudy Gunawan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Euis Ida Wartiah, di Gedung Auditorium Lt. 5 kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch. Toha, Kota Bandung (09/5/2023).
Mengutip siaran pers Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan dan meyakinkan stakeholders bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat daerah wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengungkapkan, meski Pemkab Garut meraih WTP, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, salah satunya terkait dengan kualitas proyek.
