DEPOSTJABAR.COM (TASIKMALAYA).- Bupati Tasikmalaya Dr. Cecep Nurul Yakin melakukan rotasi mutasi sebanyak 41 orang yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator, Pejabat pengawas dan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Baru Jalan Sukapura I Bojongkoneng Setda Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/5/2026).
Bupati Tasikmalaya mengatakan rotasi dan mutasi jabatan yang kerap dilakukan di lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Menurutnya, pergeseran pejabat penting agar kursi kosong dan jabatan yang ditinggal pensiun bisa segera terisi.
“Rotasi mutasi kan ada yang kosong dan pensiun. Supaya bisa terisi harus segera diisi dan jangan ada kejenuhan,†tegas Bupati.
Bupati menjelaskan, kinerja setiap pejabat akan terus dipantau.
“Saya selalu menyampaikan dalam Rapim bahwa akan dilihat kinerja per tiga bulan. Nanti melihat tiga bulan berikutnya, berarti 2 kali tiga bulan,†ujarnya.
Jika kinerjanya bagus, pejabat akan didorong untuk disempurnakan dan diarahkan mau ke mana geraknya. Namun jika kurang, maka akan di-mix dengan potensi SDM lain.
“Kontrak kinerja itu menjadi ukuran. Jadi sebenarnya tinggal dilihat saja di Sadasbor masing-masing capaiannya. Akan sangat besar terlihat, kalahkan sudah bagus. Dan yang menilai itu atasannya. Kalau eselon II yang menilai saya, kalau eselon III yang menilai Kepala Dinasnya,†jelas Bupati.
Bupati juga mengakui masih ada beberapa jabatan kepala dinas yang kosong.
“Bahkan yang kosong ada beberapa. Kesehatan, mungkin sebentar lagi kurang lebih dua bulan PMD Fuad, dan nanti open bidding-nya barengan,†ungkapnya.
Soal beban kerja, Bupati menilai para Kabid sudah berjalan. Yang penting JPT bisa mengadministrasikan dengan baik.
“Karena saya yang langsung memonitornya. Karena yang menilai JPT Bupati langsung. PMD dan Dishub akan dilakukan open bidding barengan sambil menunggu persiapan 2 bulan. Saya mempersiapkan open bidding,†pungkas Bupati.
Dengan evaluasi berkala tiap 3 bulan, Bupati berharap roda pemerintahan berjalan optimal dan pelayanan ke masyarakat tidak terganggu meski ada kekosongan jabatan. (M. Kris)