DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menggelar Focus Group Discussion (FGD) tahun 2024 sebagai laporan tanggung jawab ke pada BNPB Pusat. BPBD harus mempunyai dokumen-dokumen wajib yang harus dipertanggung jawabkan ke BNPB Pusat.
Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan yang akrab dipanggil Andi ini di Inaka Cofee Kec. Cimahi Selatan, Senin (25/3/2024).
“FGD ini adalah pemenuhan kewajiban yang teramalkan di Undang-undang dan berkenaan dengan peraturan kepala BNPD bahwa setiap BPBD di setiap Kota/Kabupaten dan Provinsi harus mempunyai dokumen-dokumen wajib. Dokumen-dokumen wajib tersebut antara lain, seperti KRB, RPD, RPKB, Renkon dan Renoff.
“Karena untuk menanggulangi bencana diperlukan proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu. Dimana skenario dan tujuan yang disetujui, tindakan manajerial serta teknis ditentukan. Agar dapat mencegah secara lebih baik situasi darurat yang dihadapi,” ungkap Andi.
Jadi menurut Andi, dari lima dokumen-dokumen wajib ini, yang harus dimiliki oleh BPBD seluruh Indonesia.
“Kita lagi membahas atau menyusun atau yang mengkonsumsi publikan dokumen yang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang akan menjadi Renkon kemudian Renoff,” terangnya.
Dalam pelaksanaan bencana, lanjut Andi, harus adanya koordinasi-koordinasi, ada laporan-laporan ke BNPB Pusat dan ada komando kebawah.
“Jadi struktur organisasi nya kemudian pengoperasiannya, kemudian secara umum management kebencanaannya dibahas disemua ranah kebencanaan yang ada di Cimahi, dan yang disepakati ada enam,” jelas Dia.
Yang disepakati ada enam tersebut adalah seperti, Gempa Bumi, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan dan tanah longsor.
“Selanjutnya dalam Renkon itu akan detail, bentukannya sama ada komando, ada laporan-laporan keatas, ada koordinasi-koordinasi kesamping, kepada stakeholder kebencanaan,” papar Andi.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi pembahasan tersebut dibahas secara detail, seperti bagaimana cara koordinasi diwilayah ranah bencana banjir.
“Begitupula dengan masalah gempa, garis komando gempa bagaimana cara laporan, dan bagaimana koordinasi diwilayah ranah gempa tersebut,” tandas Andi.
Acara FGD BPBD Kota Cimahi tersebut dihadiri unsur dari pemerintahan, Forkopimda, Akademisi, tokoh masyarakat, MUI dan Perwakilan dari PWI. (Bagdja)
