DEPOSTJABAR.COM (SOREANG).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus melakukan upaya dan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2024 ini.
“Kelihatan sekarang lebih intensif ke bantuan pangan. Itu terus dilakukan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Bandung A Tisna Umaran di sela-sela rakor pembahasan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, di Command Center Pemkab Bandung, Soreang, Senin (15/1/2024).
Tisna Umaran mengungkapkan, kelihatannya di Kabupaten Bandung pada Januari dan Februari 2024, area pertanian padi belum panen, setelah dilakukan penanaman pada bulan Oktober sampai Nopember 2023 lalu.
“Kalau lihat kondisi di Kabupaten Bandung, saya pikir ini pas dengan program-program Pak Bupati Bandung terkait dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Ada paket-paket bantuan pangan termasuk juga ada kegiatan-kegiatan gelar pasar pangan murah untuk masyarakat,” tutur Tisna Umaran.
Ia mengungkapkan, kondisi inflasi secara nasional cenderung menurun hingga satu digit. Lebih lanjut, Tisna Umaran mengatakan bahwa Pemkab Bandung menyiapkan 800 ton kebutuhan pangan bagi masyarakat yang rawan, baik rawan daya beli maupun rawan pangan.
“Termasuk di dalamnya rawan bencana. Saya pikir sangat membantu dan sangat strategis. Jadi dengan ketersediaan 800 ton kebutuhan pangan itu sangat menunjang untuk pengendalian inflasi,” kata Tisna Umaran.
Ia pun mengungkapkan, begitu ada kenaikan harga pangan antara Rp 1000 sampai Rp 2000 per kilogram, khususnya kebutuhan pokok beras tidak akan begitu berpengaruh signifikan setelah pemerintah daerah menyediakan kebutuhan pangan.
“Kemudian warga yang mengalami kekurangan pendapatan pun, dengan adanya kenaikan harga pangan antara Rp 1.000 sampai Rp 2.000 itu In Syaa Allah tidak akan terlalu berpengaruh,” katanya.
Dikatakannya, kondisi di Kabupaten Bandung relatif kondusif, hal ini terkait dengan perencanaan dan komitmen dari pimpinan. Dalam hal ini Bupati Bandung yang terus melakukan upaya pencegahan kenaikan harga itu betul-betul dilakukan.
“Jangan sampai terjadi kenaikan, setelah ada kenaikan baru ditindaklanjut. Tapi kalau dilakukan pencegahan kenaikan harga, sehingga gejolak di pasar relatif tidak terasa karena kebutuhan dasar tercukupi,” ungkapnya.
Tisna berharap, operasi pasar murah seperti beras, telor, daging, minyak dan sembilan bahan pokok lainnya yang dilakukan Pemkab Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga Dinas Pangan dan Perikanan dapat mengendalikan inflasi di daerah.
“Apalagi tahun ini ada agenda politik yaitu pileg dan pilpres, masyarakat harus kondusif tidak ada gejolak yang disebabkan oleh kekurangan bahan pangan,” ujarnya. (RS/Badgja).
