DEPOSTJABAR.COM (CIMAHI).- Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cimahi Khusus dalam bidang Investasi, sebagai salah satu Debitur Terbaik Tahun 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala KPPN Khusus Investasi Kementrian Keuangan, Dwinanto. Penilaian dari apresiasi tersebut, dilihat dari Kinerja Debitur Terbaik Kategori Pinjaman Pemerintah Daerah, yang didasari oleh ketepatan waktu pembayaran pinjaman, per pinjaman, ketepatan nilai pembayaran pinjaman, pelaksanaan rekonsiliasi, jumlah perjanjian pinjaman, pengenaan program restrukturisasi pinjaman, nilai outstanding pinjaman, serta ketepatan waktu dalam penyampaian kewajiban laporan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb), Heru Pudyo Nugroho, juga ikut memaparkan kriteria penilaian pengharagaan sekaligus kinerja debitur Pemkot Cimahi.
“Pemkot Cimahi memperoleh nilai Total 92,50 sehingga mendapatkan Peringkat III Kategori Pinjaman Pemerintah Daerah. Pemkot Cimahi telah menunjukkan komitmennya dalam pembayaran pinjaman kepada negara sesuai ketentuan,” Terang Heru.
Sedangkan menurut Pj. Walikota Cimahi, Dicky Saromi, pihaknya senantiasa akan bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban sebagai debitur. Dia pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan KPPN kepada Pemkot Cimahi.
“Perencanaan penganggaran, ketepatan waktu, rekonsiliasi berkala, monitoring dan evaluasi merupakan langkah-langkah kunci yang kami lakukan dalam proses pembayaran pinjaman pemerintah pusat,” ucap Dia.
Penyerahan penghargaan dilanjutkan dengan koordinasi terkait Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2023 dan MoU pelaksanaan Asistensi Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kota Cimahi saat ini memiliki 15 BLUD yang terdiri dari satu RSUD, 13 puskesmas dan satu BLUD air minum yang direncanakan diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.
Menurut Dicky, Clean Governance harus diwujudkan dalam berbagai aspek di pemerintahan, pemerintah pusat melalui assesor atau tim penilai selalu melihat dan mengawasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan clean governance.
“Pemerintah Kota Cimahi dengan segala batasan kemampuan berharap pemerintah pusat dapat terus berkomitmen membantu dalam mewujudkan visi misi dan tujuan dari Kota Cimahi,” pungkasnya (Bagdja)
