DEPOSTJABAR.COM (MAJALENGKA).- Jelang Pemilu tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar penandatanganan Pakta Integritas dan pembacaan ikrar menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Penandatanganan sendiri dilaksanakan disebuah hotel di Majalengka, Rabu ( 22/11/2023).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka, Irfan Nur Alam mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas dan pembacaan ikrar netralitas ASN merupakan suatu langkah tegas untuk menekankan pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu.
Netralitas ASN merupakan pilar krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, terutama selama proses pelaksanaan pemilu.
Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan pembacaan ikrar netralitas ASN di ikuti seluruh ASN yang ada di Kabupaten Majalengka, termasuk di lingkungan sekolah yang dilakukan secara daring.
Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengapresiasi kegiatan tersebut. Ikrar dan penandatanganan fakta integritas ini sebagai bentuk dari netralitas ASN, penguatan regulasi netralitas ASN dalam menghadapi agenda Pemilu 2024.
“Melalui penandatanganan pakta integritas dan pembacaan ikrar ini, ASN dituntut untuk menjaga netralitasnya dan menghindari konflik kepentingan guna menjaga martabat dan etika seorang Abdi Negara demi menciptakan situasi yang kondusif selama Pemilu berlangsung,” katannya.
Dia meminta ASN bisa menggunakan media sosial secara bijak, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
Namun disisi lain dia mengatakan, pejabat negara, baik presiden, gubernur, bupati dan walikota adalah pejabat politik yang ditunjuk oleh partai, sehingga ketika duduk wajib membela partainya terlebih dirinya yang juga sebagai ketua partai politik.
“Kalau bupati gubernur atau presiden itu adalah jabatan politik, saya pejabat politik, apalagi saya ketua partai, maka saya wajib membela partai, karena partai yang mengantarkan saya, melegalisasi saya, sebab tidak mungkin seseorang menjadi kepala negara tanpa adanya partai,” ungkap Bupati Karna.
Disampaikan Karna, Tahun 2024 adalah tahun politik yang akan penuh dengan dinamika, penuh kompetitif, persaingan, bahkan akan terjadi buka bukaan, dan mungkin terjadi juga fitnah fitnah bergentayangan.
Saat ini kita menyaksikan di level nasional, dengan pilpres ini nampak bagaimana orang bebas berbicara, menyerang satu sama lain, mengungkit kekurangan dan kelemahan dari setiap pasangan yang bersaing.
“Saya diingatkan dengan kalimatnya Abraham Lincoln, yang mengatakan dalam era politik segala sesuatu bisa diperbuat, ini kalau kita tidak tau etika dan estetika, bahkan ia mengatakan kalau saudara ingin tahu kekurangan dan kelebihan diri maka ikut kompetisi politik.” ungkapnya pula .
Menurutnya, dalam era persaingan politik semua di cari, diungkit dari segala hal, untuk mencari titik titik lemah dalam menurunkan elektabilitas seseorang, ini terjadi didalam pilkades, pilkada, pilgub dan pilpres.
“Jadi apa yang dikatakan abraham lincoln betul adanya.” katanya. (Ast)
